Views: 46
Solidernews.com – Meski Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh difabel. Akses terhadap layanan dasar pendidikan masih menjadi tantangan besar. Tidak hanya itu, ketersediaan Sekolah luar biasa pun tidak merata di sebagian wilayah. Biaya pendidikan mahal mana lagi tidak tersedianya beasiswa bagi difabel di beberapa perguruan tinggi. Padahal, esensi kemerdekaan adalah keadilan dan kebebasan yang setara bagi setiap warga negara, termasuk difabel.
Salah satu suara yang merepresentasikan kondisi tersebut pertama kali datang dari Ketua PPDFI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia) cabang Jayapura, Papua, seorang difabel fisik, Roby Nyong. Ia menyatakan bahwa ia sangat mengapresiasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun.
“Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut kita apresiasi. Negara kita telah mencapai usia yang matang, penuh damai dan sukacita. Namun, bagi kami, kaum difabel, kemerdekaan yang sesungguhnya belum sepenuhnya dirasakan, terutama di Tanah Papua,” tutur Roby pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Pendidikan
Masih banyak masyarakat difabel di Papua yang belum bisa mengakses pendidikan. Beberapa persoalan utama adalah:
• Banyak anak difabel tidak bersekolah sama sekali.
• Sekolah inklusif belum berjalan dengan baik, bahkan di banyak tempat tidak berjalan sama sekali.
• Di banyak wilayah, sekolah luar biasa (SLB) belum tersedia
Orang tua yang memiliki anak difabel masih kebingungan menyekolahkan anak mereka karena kurangnya informasi dan akses terhadap pendidikan inklusif.
• Bahkan di kota, sekolah inklusif masih minim, apalagi di daerah terpencil.
Akses terhadap Pendidikan Tinggi
Teman-teman difabel yang berhasil masuk perguruan tinggi masih menghadapi tantangan besar, antara lain:
Sulitnya transportasi ke kampus.
Biaya pendidikan yang tinggi.
Sulit mendapatkan beasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Solusi dan Harapan
“Kami berharap pendidikan bisa diperhatikan secara serius oleh pemerintah agar kami dapat benar-benar merasakan makna kemerdekaan,” tutup Roby.
Perspektif serupa juga diungkapkan oleh Ketua HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) cabang Cianjur, Ella Nurlaela, seorang difabel fisik. Ia menyatakan bahwa akses pendidikan masih menjadi tantangan besar.
“Banyak dari kami tidak disekolahkan oleh keluarga. Bahkan hingga kini, masih ada teman-teman yang belum bisa membaca atau menulis karena sejak awal tidak mendapat kesempatan belajar. Saat ada yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, pertanyaannya bukan lagi soal kemampuan, tapi ‘mau jadi apa?’, karena perempuan difabel sering dianggap ujung-ujungnya akan kembali ke dapur. Narasi ini bukan hanya melemahkan, tapi juga mematikan potensi,” ujar Ella pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Solusi dan Harapan
“Kami di HWDI terus berupaya mendampingi teman-teman untuk bertahan dan bangkit. Kami saling menguatkan, membangun support system satu sama lain. Tapi tanpa perubahan struktural, tanpa kesadaran kolektif masyarakat, dan tanpa dukungan nyata dari pemerintah, perjuangan ini terasa sangat berat. Kemerdekaan sejati bagi perempuan difabel bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas untuk diakui, dihargai, dan diberi ruang menentukan arah hidup sendiri,” tutup Ella. Hal serupa juga dirasakan Ketua PJS (Perhimpunan Jiwa Sehat) cabang Jakarta, Ratna Dewi Basril. Ia menyatakan:
“Saya adalah difabel psikososial, dan dalam pengalaman saya maupun teman-teman lainnya, stigma dan diskriminasi masih sangat kuat terasa, termasuk di pendidikan, kata Ratna pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Pendidikan: Di-DO karena Bipolar
Diskriminasi masih terjadi di dunia pendidikan. “Ada sahabat kami di Universitas Negeri yang harus keluar karena membutuhkan waktu lebih lama menyelesaikan kuliah akibat relapse, lalu pindah ke universitas swasta,” jelas Ratna.
Ia melanjutkan bahwa ada seorang teman difabel psikososial disarankan berhenti oleh dosen sekaligus psikolog karena dua kali gagal mata kuliah statistik. “Ia disuruh ke psikiater dan dibilang ‘tidak cocok kuliah di sini’ tanpa diberi akomodasi layak. Seharusnya ditanyakan dulu apa kendalanya dan bagaimana membantu dengan reasonable accommodation,” ujar Ratna.
Solusi dan Harapan
Di momen Hari Kemerdekaan, harapan Ratna sederhana namun mendasar:
“Merdeka dari stigma, diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Kami ingin hidup secara inklusif, dihormati, dan berdaulat atas hidup kami sendiri. Sudah saatnya negara, masyarakat, dan sistem pelayanan publik membuka mata. Difabel psikososial adalah kenyataan, dan kami adalah warga negara yang punya hak, martabat, dan potensi yang layak dihormati,” tutup Ratna.
Pernyataan terakhir datang dari Humas Mitra Netra Jakarta, seorang difabel netra, Aria Indrawati melengkapi bahwa pendidikan yang baik perlu juga didukung dengan lingkungan yang inklusif.
“Mitra Netra telah mengadakan The First National Computer Camp for the Blind pada tahun 2006 yang saat itu cukup menggemparkan karena membuktikan bahwa difabel netra bisa menggunakan komputer. Seiring waktu, sebagian difabel netra telah berjuang keras mengejar pendidikan tinggi, mengasah keterampilan baik hard skill maupun soft skill untuk siap terlibat di masyarakat, termasuk di sektor tenaga kerja formal. Tetapi, usaha ini tidak cukup jika tidak didukung oleh lingkungan yang inklusif,” ujar Aria pada Minggu 24 Agustus 2025
Lingkungan tanpa Hambatan Adalah Syarat Mutlak bagi Difabel Netra
“Hambatan terbesar justru sikap lingkungan yang mengekang potensi mereka seperti di Bali, seorang guru SLB pernah berkata kepada murid difabel netra, “Sudah, jadi guru saja.” Padahal, tidak semua ingin jadi guru, ada yang bercita-cita menjadi pengacara, PR, atau anggota DPR. Sikap serupa juga kerap datang dari orang tua karena pemahaman terbatas. Pernyataan seperti itu membatasi kemerdekaan anak,” jelas Aria.
Solusi dan Harapan
“Walaupun kita sudah memiliki UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perubahan paradigma di masyarakat masih berjalan sangat lambat.
Hambatan sikap seperti inilah yang harus terus dikikis. Karena inilah yang membatasi kemerdekaan difabel netra dan difabel lain maka dari itu, generasi muda disabilitas, termasuk difabel netra, harus ikut aktif mendorong perubahan. Tidak bisa hanya mengandalkan aktivis. Semua harus terlibat sesuai kapasitas masing-masing, karena ini adalah pekerjaan besar,” tutup Aria.[]
Reporter: Tri Rizky
Editor : Ajiwan
