Views: 6
Solidernews.com – Dalam rangka menyemarakkan bulan syawal dan meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Sleman, Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sleman mengadakan acara syawalan dan dialog terbuka dengan Dinas Sosial Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat yang berada di Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman. Menghadirkan beberapa tokoh, termasuk dari Ketua PPDI, Kepala Dinas Sosial Mustadi beserta jajaran, menjadi langkah positif dari pemerintah untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat difabel. Masih dalam suasana bulan syawal, pertemuan ini juga menjadi arti untuk saling memberi maaf. Utamanya atas kurangmaksimalnya program tahun lalu.
Momen pertemuan yang sekaligus dibalut dengan acara syawalan warga Pertuni Sleman ini turut diikuti anggota yang berjumlah lebih dari 80 peserta. Digelar pada Sabtu, 12 April 2025, kegiatan ini juga menjadi momen refleksi dari perjuangan Pertuni Sleman itu sendiri. Kehadiran dari Dinas Sosial Sleman, juga menjadi momen untuk menggelar obrolan terbuka terkait pelayanan pemerintah Sleman selanjutnya terhadap masyarakat difabel di Sleman.
“Kami sangat senang dan mengaturkan terimakasih kepada para undangan, baik dari PPDI ataupun dari pemerintah, yang kini diwakili oleh Bapak Mustadi beserta jajarannya. Semoga pertemuan ini dapat meningkatkan kualitas Sleman dalam melayani masyarakat disabilitas,” ungkap Endro dalam sambutannya, Sabtu, 12 April 2025.
Membangun Semangat Bersama di Bulan Fitri
Pada momen ini seluruh peserta diajak untuk kembali membangun semangat baru. Pada pemerintahan yang baru ini, rekan-rekan Pertuni berharap semoga berbagai pelayanan, akomodasi, pemenuhan hak bagi masyarakat difabel dapat segera diperbaiki dan dimaksimalkan. Utamanya pelaksanaan segera Perda No. 11 Tahun 2021 yang menggantikan perda No. 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Sleman.
Mustadi, Kepala Dinas Sosial Sleman, menjelaskan bahwa dirinya beserta jajarannya akan berusaha maksimal untuk melayani masyarakat difabel. Mulai dari kepastian adanya pelatihan peningkatan kapasitas diri, pembinaan, pendampingan, dan sebagainnya. Tentunya akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya.
“Untuk tahun ini kami sudah menginstruksikan bahwa program bagi disabilitas itu harus ada, dan pasti bisa diakses oleh masyarakat. Kali ini pelatihan tataboga kami adakan untuk seluruh disabilitas, sehingga tidak ada lagi pengecualian, tentu dengan pendampingan dan keterlibatan langsung dari masyarakat disabilitas untuk membuat program tersebut dapat diakses oleh ragam disabilitas di Sleman,” ungkap Mustadi.
Dorongan Pemerintah Untuk Difabel Sleman
Lewat berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah Sleman memberikan dana hibah kurang lebih 300 juta bagi seluruh difabel yang ada di Sleman. Tentu hal itu merupakan Kabar yang menggembirakan bagi difabel Sleman yang sebelumnya kurang mendapakan perhatian yang nyata. Dana hibah tersebut digunakan untuk pengembangan, pelatihan, dan pembinaan bagi masyarakat difabel.
“Ya, pemerintah sudah menjanjikan dalam waktu dekat dana hibah sebesar 300 juta akan diturunkan untuk kepentingan difabel. Sehingga bagi kelompok, organisasi, dan komunitas difabel akan mendapatkan dana tersebut untuk pengembangan anggotanya,” ungkap Sutrisno, Ketua PPDI pada sambutannya, 12 April 2025.
Kedepannya dari dana tersebut, seluruh difabel Sleman dapat mengembangkan potensinya dengan lebih optimis. Adanya hibah tersebut juga dapat dinilai bukti komitmen pemerintah yang berpihak kepada masyarakat rentan, khususnya lapisan masyarakat difabel. Tentu dana tersebut diakses lewat berbagai ketentuan. Tidak dapat digunakan secara asal-asalan.
Dalam forum tersebut, Dinas Sosial juga menjelaskan bahwa rekan-rekan difabel dapat memaksimalkan dari adanya program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program JPS ini ditujukan untuk membantu masyarakat Sleman saat mengakses pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat kurang mampu, adanya putus kerja mendadak, lansia, difabel, dan sebagainya.
Jaring Pengaman Sosial (JPS), merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Dinas Sosial untuk membantu kerumitan yang dialami warga Sleman, termasuk difabel itu sendiri. Bentuk yang dapat diakses seperti bantuan beasiswa, pendanaan, dan sebagainya, melalui syarat dan ketentuan yang berlaku saat ingin menggunakan program ini. Syarat yang diperlukan pun tidak rumit, dan bisa langsung datang saja ke kantor dinas sosial.
“Ya, JPS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sudah banyak yang terbantu. Jadi, masyarakat difabel yang memiliki masalah baik soal dana pendidikan, ekonomi, atau masalah lainnya, silakan gunakan program JPS ini untuk menyelesaikan masalah yang ada,” jelas Mustadi, saat ditanya tentang JPS.
Pertuni Berkomitmen Untuk Berkolaborasi
Menanggapi berbagai solusi yang ditawarkan, Pertuni Sleman berkomitmen untuk siap untuk diajak berkolaborasi, guna kepentingan dan keberdayaan difabel di Sleman. Utamanya atas program yang sudah diberikan Dinas Sosial untuk Pertuni. Seperti Tataboga di tahun kemarin. Pertuni, bersama peserta yang kemarin ikut pelatihan, bersedia untuk berkolaborasi dan bersama membangun pemasaran produk yang berhasil dibuat.
Adanya keberlanjutan dari pelatihan yang sudah dilaksanakan juga menjadi fokus kerja yang dilakukan Dinas Sosial. Tidak hanya berhenti di pelatihan saja, melainkan juga ikut membangun ekosistem yang baik bagi produk difabel yang berhasil dibuat. Jadi, tidak hanya memberi pelatihan, tetapi juga membangun keberlanjutan yang nyata.
“Saat ini memang program pasca pelatihan masih menjadi tantangan bagi kami. Namun, kedepannya hal ini akan lekas kami selesaikan, dan kami sangat berharap partisipasi aktif dari keterlibatan organisasi disabilitas. Karena kami perlu arahan serta bimbingannnya juga,” jelas Mustadi.[]
Reporter: Wachid Hamdan
Editor : Ajiwan
