Views: 15
Solidernews.com – Yogyakarta, 11-10-2024. Aksi Kolektif yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan bersama terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024. Pernyataan tersebut menyoroti poin-poin penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, terutama Pemilukada yang akan dilangsungkan pada 27 November mendatang.
Aksi kolektif yang diprakarsai Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum, Formasi Disabilitas dan LKiS Yogyakarta menegaskan bahwa betapa pun konstitusi dan berbagai aturan telah memberikan jaminan pemenuhan hak politik difabel, hak memilih dan dipilih difabel masih sering terlanggar.
Hal tersebut disampaikan dalam sebuah webinar bertajuk Pilkada 2024 : Bagaimana Partisipasi Difabel dan Peran Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif? pada Jumat, 11 Oktober 2024, melalui dukungan dukungan Program INKLUSI (Kemitraan Australia – Indonesia untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif).
Nur Syarif Ramadhan, selaku Eksekutif Nasional Formasi Disabilitas berujar, rendahnya jumlah pemilih difabel yang terdaftar, hambatan bagi difabel psikososial yang tinggal di panti rehabilitasi untuk menggunakan hak pilih dan menyalurkan suara, hingga berbagai hambatan dalam pelaksanaan pencoblosan adalah sebagian dari temuan dalam Pemilu 2024 yang penting menjadi perhatian dalam perbaikan penyelenggaraan dalam Pilkada yang tinggal menghitung hari.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan, temuan dalam pemantauan Pemilu 2024 di 218 di 42 Kabupaten/Kota, di 20 Provinsi menjadi catatan merah bagi penyelenggara Pemilu. Mulai dari pendataan Pantarlih, tidak tercatatnya difabel sebagai pemilih difabel berpengaruh terhadap akomodasi pemilih difabel. Kemudian, masih terdapat bilik suara yang tidak aksesibel di 33 TPS dan sulit dijangkau pemilih difabel.
“Masih banyak temuan lainnya. Ini gap nya sangat tinggi. Dari sini diperkirakan ada lebih dari 1 juta difabel tidak tercatat sebagai pemilih difabel”, pungkasnya.
Rani Ayu Hapsari, perwakilan dari PR Yakkum menuturkan, antusiasme organisasi difabel terhadap aksi kolektif untuk andil dalam pemantauan Pemilu ini cukup tinggi. Menurutnya aspirasi difabel sangat penting untuk menyatakan pendapat bagaimana calon pemimpin 5 tahun mendatang, termasuk dalam Pilkada 2024.
Rani menerangkan, dari hasil survei yang dilakukan aksi kolektif, sebagian besar pemilih difabel tidak mengetahui rekam jejak tentang penggelapan dana. Salah satu temuan tersebut menunjukkan bahwa calon pemimpin daerah tidak dikenal oleh calon konstituen dari sisi bersih dari korupsi atau tidak.
“Hendaknya calon kepala daerah melakukan konsultasi, melakukan dialog langsung kepada difabel saat berkampanye, melaporkan aset/ kekayaan yang dimiliki kepada publik untuk pembuktian tidak memiliki rekam jejak penggelapan dana,” lanjutnya.
Novi, perwakilan dari Yayasan LKiS juga menyampaikan, catatan aspirasi yang dihimpun dari beragam kelompok rentan termasuk difabel maupun kelompok marginal lainnya. Aspirasi ini semestinya dijadikan dasar para kandidat dalam visi-misi mereka. Dimana visi-misi ini memungkinkan pemilih untuk menilai sejauh mana calon-calon mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan.
“Pemilih juga tidak hanya lantas termakan oleh janji dan jargon para calon tanpa ada upaya kritis untuk menganalisis. Tapi kita lihat bagaimana strateginya,” pungkas Novi.
Muhammad Syamsudin, Wakil Direktur SIGAB Indonesia, dalam sambutannya menegaskan pernyataan bersama ini merupakan aspirasi yang harus dengan serius direspon baik oleh penyelenggara Pemilu, termasuk untuk para kandidat yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 mendatang.
“Pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan semestinya dimulai dari bagaimana elemen yang ada di dalam penyelenggaraan Pemilu mengakomodasi aspirasi,” tandasnya.[]
Redaksi Solider
