Views: 13
Solidernews.com, Gunungkidul –
Sebagaimana yang kita tahu, bahwa letak geografis Indonesia ada di kawasan rawan bencana alam baik gunung berapi, banjir atau gempa. Saat berbicara bencana, maka kita tidak hanya bicara tentang bencana alam melainkan juga bencana nonalam atau bencana karena kegagalan teknologi.
Bencana merupakan ancaman nyata yang dapat menimpa siapa saja dan dimana saja. Dampak bencana tak hanya fisik, melainkan juga psikis dan sosial. Dalam situasi bencana kelompok rentan, dalam hal ini difabel, dua kali lebih beresiko terdampak daripada non difabel. Keterbatasan mereka menjadi penghalang atau hambatan dalam mengakses informasi terkait bencana untuk melakukan evakuasi mandiri. Beberapa hambatan yang dihadapi difabel adalah hambatan sikap yang hadir karena diskriminasi, stigma atau pengabaian. Hambatan lingkungan berupa fisik, sosial dan komunikasi, serta hambatan kebijakan atau kelembagaan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAP2KB) Jawa Tengah bersama Pusat Pembelajaran Keluarga Jawa Tengah mengadakan dialog interaktif sosial berupa program Ngopi Topik Inspiratif Perempuan dan Anak episode 135 tentang Dukungan Psikologis Untuk Difabel di Kawasan Bencana.
Acara yang digelar melalui ruang zoom ini menghadirkan Pitoyo Susanto sebagai Protection Specialist dari Yayasan IBU sebagai pembicara.
Dalam paparannya, tak hanya menjelaskan definisi difabel, Pitoyo juga menyampaikan cara pandang masyarakat dalam melihat difabel dari beberapa sisi. Diantaranya cara pandang dari sisi belas kasih yang dulu diterapkan, cara pandang medis yang melihat difabel dari sehat atau tidaknya seseorang hingga cara pandang sosial dan cara pandang berbasis hak asasi manusia.
“Kesehatan mental dan dukungan psikososial merupakan bantuan terhadap individu, kelompok, dan masyarakat yang terkena bencana dengan tujuan untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial mereka.” Demikian Pitoyo menjelaskan.
Karenanya dukungan psikososial harus juga mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dasar agar warga terdampak merasa aman.
“Dukungan psikologis awal melalui layanan kelompok atau penjangkauan dengan kunjungan ke rumah juga bisa dilakukan. Konseling, manajemen kasus dan layanan kesehatan jiwa harus juga diberikan.” Lanjut Pitoyo yang memaparkan beberapa tantangan praktek inklusi dalam penanggulangan bencana.
“Yang paling sering terjadi adalah belum tersedianya data pilah yang meliputi usia, gender, ragam difabel dn wilayah. Kurangnya aksesibilitas difabel terhadap informasi kesiap-siagaan bencana termasuk peringatan dini dan cara menyelamatkan diri dari bencana.” Demikian Pitoyo menambahkan bahwa partisipasi difabel dalam kesiapsiagaan bencana sangat diharapkan. Kurangnya peningkatan kapasitas untuk difabel tentang penanggulangan bencana baik berupa pelatihan, pendidikan, simulasi hingga difabel bisa terlibat menjadi aktor dan fasilitator juga turut menjadi pertimbangan.
Untuk menghadapi semua itu, maka yang perlu dilakukan demi pengurangan resiko bencana yang inklusi adalah tersedianya data pilah (usia, gender, ragam difabel dan wilayah), adanya aksebilitas informasi dan peringatan dini, infrastruktur dan pelayanan. Adanya partisipasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kelembagaan terhadap pengambilan keputusan.
“Perlu diadakannya peningkatan kapasitas, pelatihan pendidikan, simulasi dan terlibatnya difabel sebagai aktor dan fasilitator dengan mendorong partisipasi penuh dari difabel dan organisasi difabel. Mengatasi dan menghapus hambatan, serta memberdayakan difabel untuk mendukung pengembangan kapasitas, dengan melakukan pemilahan data sebagai pengarus utama inklusi lintas sektor.” Tutur Pitoyo di akhir sesi yang diberikan.[]
Reporter: Riyanti
Editor : Ajiwan
